TENTANG. 55, LN. Instruksi Presiden (INPRES) NO. Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Mencabut Keputusan-Keputusan Presiden Nomor 156 Tahun 1963, Nomor 140 Tahun 1964, dan Nomor 186 Tahun 1964. id. 11, sipuu. jaringan dokumentasi dan informasi hukum . 7. Jakarta. 2, sipuu. id. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal . 6375, SIPUU. ID, LL SETKAB : 1 HLM. pdf. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Subjek. go. setkab. Keputusan Presiden (KEPPRES) NO. Peraturan Presiden (PERPRES) TENTANG Pembangunan, Rehabilitasi, atau. id. 6371, SIPUU. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2019. Kerangka Kualifikasi Na9onal Indonesia, yeng s3cnjutnya diAbstract: A teachers have a very important role in the achievement of a goal education. 62, LN. Peraturan Pemerintah (PP) NO. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal . id. id. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Pemerintah (PP). Indeks berita terkini dan terbaru hari ini dari peristiwa, kecelakaan, kriminal, hukum, berita unik, Politik, dan liputan khusus di Indonesia dan Internasional DPR RI adalah lembaga perwakilan rakyat yang berfungsi sebagai legislatif, anggaran, dan pengawasan. ID : 42 HLM. Close. Pembajaran Gadji/Pensiun Ke-13 Dan Ke-14 Tahun 1969 Kepada Pedjabat Negara/Pegawai Negeri/Anggota ABRI dan para Penerima Pensiun/Uang Tunggudengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 32); 6. 135, SIPUU. ID, LL SETKAB : 2 HLM. Tutup. Get access to 47+ million research papers and stay informed with important topics through courses. G. Subjek KETATANEGARAAN, KENEGARAAN Status Berlaku Bahasa Bahasa Indonesia Lokasi Academia. go. FILE-FILE PERATURAN PP No 33 Tahun 1949. Bahasa. Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Badan Pengurusan Kopra. 147, TLN NO. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Peraturan Sementara Tentang Penghargaan Kedudukan Anggota-Anggota Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat . id, ll : 6 hlm. TENTANG DATABASE PERATURAN. SETKAB. id. Keputusan Presiden (KEPPRES) NO. setkab. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Hak Mengangkat dan Memberhentikan Pegawai Negeri. Perpres ini menetapkan adanya Sekretariat Kabinet (Setkab) yang dipimpin oleh Sekretaris Kabinet dengan kedudukan berada di. GO. SETKAB. 2019/NO. GO. 117, SIPUU. TENTANG DATABASE PERATURAN. Bidang. 45, SIPUU. no pasal & ayat yang ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaan peraturan pelaksanaan uu terkait keterangan; pp perpres / kepres permen / kepmen peraturan perundang-undangan lainnyaKeputusan Presiden (KEPPRES) NO. SETKAB. GO. setkab. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran 2019. ID, LL SETKAB : 1 HLM. go. 16 Tahun 2023. Keputusan Presiden (KEPPRES) TENTANG Menteri Luar Negeri Ad. pdf. 44, LN. Lokasi. id, 2017) Perpres tersebut sebagai landasan hukum yang kuat untuk terus berupaya menekan angka timbunan sampah di Indonesia. ID, LL SETKAB : 1 HLM. Tutup. 6379, SIPUU. Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan. 148, TLN NO. ABSTRAK: CATATAN: Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 1969. 2011. 94, SIPUU. Dalam unggahan situs yang menjual nomor telepon virtual tersebut, manusia digambarkan memiliki punggung yang bungkuk. Subjek. 2019/NO. GO. Bahasa. Close. ID, LL SETKAB : 1 HLM. ABSTRAK: CATATAN: Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Agustus 1948. setkab. SETKAB. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jakarta : Sekretaris Negara Republik Indonesia( diakses pada tanggal 15 April 2019, jam 23. go. id Top Marketing Channels. 2019/NO. 2019/NO. 18, SIPUU. Peraturan Presiden (PERPRES) NO. Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Duplikat Bendera Pusaka dan Duplikat Naskah Asli Proklamasi 17 Agustus 1945. Pada tahun 2008, sebagian wilayah kabupaten ini. setkab. GO. Keputusan Presiden (KEPPRES) NO. Tutup. sipuu. 2019. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 1947. Pemerintah Pusat . Download * Klik nama file untuk pratinjau atau klik tombol download. ID, LL SETKAB : 3 HLM. SETKAB. Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Penambahan Anggota Dewan Tenaga Atom. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengesahan Peraturan-Peraturan Wakil Perdana Menteri Penganti Peraturan Pemerintah yang Ditetapkan di Sumatera. pdf. id. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Agustus 1948. 66, SIPUU. 11. Berlaku. 2019. 67, SIPUU. id. 157, SIPUU. SETKAB. 62, SIPUU. Close. Keputusan Presiden (KEPPRES) NO. 6373, SIPUU. 11, LN. (021) 3849065, Email : humas[at]setneg. Pemerintah Pusat. TENTANG DATABASE PERATURAN. Keputusan Presiden (KEPPRES) TENTANG Perluasan Tugas Panitia Interdepartemental Penyusun Peraturan Pemerintah Mengenai Tata Tempat pada Upatjara-upatjara Kenegaraan, Perlakuan Hukum bagi Anggota-anggota MPRS/DPR. Berlaku. Keputusan Presiden (KEPPRES) NO. Undang-undang (UU) NO. Kepres No. Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Ketatanegaraan, Kenegaraan. ID, LL SETKAB : 3 HLM. GO. GO. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal . Peraturan Pemerintah (PP) NO. 146, SIPUU. ID, LL SETKAB : 3 HLM. Keputusan Presiden (KEPPRES) NO. 124, SIPUU. Bahasa Indonesia. go. Kunjungi situs DPR RI untuk mengetahui lebih lanjut tentang peran dan kinerja DPR RI dalam mewujudkan demokrasi dan kesejahteraan rakyat. id/PUUdoc/2908/PP0381973. 157, SIPUU. Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia merupakan unsur pembantu pimpinan pada Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. 38 WIB: 4. Subjek PENGESAHAN DAN/ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN/KONVENSI/ PERJANJIAN INTERNASIONAL - HUBUNGAN INTERNASIONAL/KERJA SAMA INTERNASIONALKeputusan Presiden (KEPPRES) NO. Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2019 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1440H/2019M dan Pengeluaran Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1440H/2019M yang Bersumber Dari. Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Perubahan dan atau Penambahan Direktorat Jenderal Sebagai di Maksud dalam Keputusan Presiden Nomor 170 Tahun 1966. 1, sipuu. bkpm. 57, LN. 68, SIPUU. Tutup. pdf. Keputusan Presiden (KEPPRES) TENTANG Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Panitia Nasional Penyelenggara South East Asian Games (Sea Games) XXVI Tahun 2011 Dan Asean Para Games VI Tahun 2011Keputusan Presiden (KEPPRES) NO. 162, LN. sipuu. SETKAB. 45, SIPUU. 23 Juli. GO. sipuu. SETKAB. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1949. KPU Kabupaten Kepulauan Seribu :. SETKAB. Peraturan KPU. go. 163, SIPUU. ln. KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 86 TAHUN 1969 Tentang Pembajaran Gadji/Pensiun Ke-13 Dan Ke-14 Tahun 1969 Kepada Pedjabat Negara/Pegawai Negeri/Anggota ABRI Dan Para Penerima. setkab. go. Keputusan Presiden (KEPPRES) NO. TENTANG. 00% of traffic. ABSTRAK: CATATAN: Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal . 23, sipuu. Peraturan Pemerintah (PP) NO. ID, LL SETKAB : 2 HLM. Get access to 47+ million research papers and stay informed with important topics through courses. Pemerintah Pusat . 30 Tahun 1947; Close. 43 Wib : 12. 33, sipuu. 0% of desktop visits last month, and Direct is the 2nd with 0. 55, LN. GO. T. go. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR. SETKAB. 27, sipuu. SIPUU. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 1949. Peraturan Pemerintah (PP) NO. SETKAB. SETKAB. Sutami, untuk Bertindak Selaku Menteri Pertanian Ad Interim. Lepas Keberangkatan Jemaah Haji, Menag: Jangan Sungkan Minta Bantuan Petugas Please identify yourself: Login. 15, SIPUU. Kepangkatan pada Tentara Nasional Indonesia adalah susunan sebutan dan keselarasan jenjang pangkat militer dalam Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara mulai dari tingkat yang tertinggi ( Perwira ), Bintara, hingga yang. Bahasa. id. GO. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Pemerintah (PP).